Impian untuk memiliki rumah pribadi sejak dini, merupakan hal yang sangat lazim bagi penduduk di Indonesia. Dengan memiliki rumah pribadi, seseorang dapat dianggap telah memiliki kehidupan yang mapan secara finansial. Dalam upaya untuk mendapatkan hunian ini, terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan yakni dengan membangun rumah secara mandiri maupun melakukan pembelian rumah. Khusus untuk pembelian rumah, biasanya orang-orang akan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari bank berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR untuk dapat melakukan pembelian rumah. Namun jangan salah, dalam pengajuan KPR, terdapat berbagai persyaratan yang harus dilengakapi oleh calon pembeli. Salah satu persyaratan mutlak yang harus lolos verifikasi terkait dengan besaran gaji melalui penyediaan dokumen slip gaji. Namun harus Anda garis bawahi untuk jangan sekali-kali memanipulasi data dalam pengajuan kredit pemilikan rumah KPR. Salah satu contoh kasus yang kerap dilakukan calon nasabah dalam pengajuan KPR adalah melakukan manipulasi slip gaji dengan menambahkan atau mengurangi nominal gaji yang tertera dalam slip. Manipulasi slip gaji untuk KPR umumnya dilakukan supaya pengajuan kredit tersebut diterima pihak bank. Namun jika manipulasi ini diketahui oleh pihak bank, maka nantinya terdapat risiko besar atau hal buruk yang dapat mengintai Anda. Berikut 4 hal buruk yang dapat diterjadi jika melakukan manipulasi slip gaji untuk KPR Hutang yang Menggunung Salah satu langkah untuk mempermulus pengajuan KPR yakni dengan menaikkan jumlah penghasilannya pada slip gaji. Kecurangan ini dapat menimbulkan risiko non performing loan alias kredit macet. Jika hal ini terjadi, beban hutang dapat menjadi lebih berat karena bunga KPR terus bergerak fluktuatif sesuai dengan pergerakan suku bunga. Alhasil, jumlah angsuranmu akan mengikuti suku bunga KPR dan akan membuat konsumen sulit mengontrol dananya hingga dapat menimbulkan hutang yang semakin menumpuk. Dijerat Pidana Risiko terberat yang dapat menghinggapi bagi mereka yang merekayasa slip gaji untuk KPR adalah jeratan pidana. Apabila rekayasa ini diketahui oleh bank, pihak bank bisa saja melaporkan rekayasa ini dengan tuduhan penipuan karena memalsukan data sebagai persayaratan pengajuan KPR. Salah satu pasal yang bisa dikenakan kepada mereka yang melakukan rekayasa adalah pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta. Sementara itu, apabila yang melakukan rekayasa slip gaji ini bekerja sama dengan perusahaan dan developer, maka risiko yang akan ditanggung akan lebih besar lagi. KPR Dicabut Sejumlah alasan dilakukan untuk manipulasi slip gaji untuk KPR. Selain untuk mendapatkan rumah komersil, terkadang konsumen juga manipulasi slip gaji untuk KPR rumah subsidi. Padahal, batas maksimal gaji penerima KPR rumah subsidi adalah Rp8 juta. Hal tersebut sesuai Kepmen PUPR No. 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Besaran Suku Bunga, Lama Masa Subsidi, dan Jangka Waktu Kredit Pemilikan KPR Bersubsidi. Hanya saja, tak sedikit yang merekayasa penghasilannya pada slip gaji supaya pengajuan KPR subsidi dapat sesuai syarat. Mereka yang bergaji lebih tinggi dari batas maksimal gaji penerima KPR subsidi mengubah nominal pendapatannya pada slip gaji. Meskipun pihak bank sudah melakukan asesmen secara ketat, akan tetapi tak dipungkiri bahwa bank juga kerap kecolongan. Jika di tengah jalan ketahuan manipulasi slip gaji maka risiko yang dihadapi adalah pencabutan KPR. DP Hangus dan Kehilangan Rumah Konsekuensi lainnya adalah cicilan dan uang muka atau down payment akan hangus. Hal ini tentu sangat merugikan jika kamu melakukan pemalsuan data pada slip gaji supaya bisa mengajukan KPR. Jika cicilan dan DP hangus maka hal ini sangat merugikan. Terlebih kamu sudah susah payah mengumpulkan uang muka dan membayar cicilan setiap bulannya. Skenario terburuknya adalah berpotensi kehilangan rumah yang telah dicicil sebelumnya. Tentu hal ini tidak ingin terjadi, bukan? Jadi, jangan pernah sekali-kali berniat manipulasi slip gaji untuk KPR. Alangkah baiknya kamu mempersiapkan diri dan mengajukan KPR sesuai kemampuanmu!
Sampaidengan September 2019, BTN mencatat pertumbuhan KPR sebesar 18,45% per tahun ( year-on-year /yoy) menjadi Rp193,8 triliun. Kenaikan tersebut disumbang melesatnya penyaluran KPR subsidi sebesar 25,54% yoy menjadi Rp111,64 triliun pada kuartal III/2019. KPR nonsubsidi BTN pun melaju positif di level 10,01% yoy menjadi Rp82,16 triliun perJAKARTA, - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan profil debitur penerima KPR subsidi perumahan didominasi oleh masyarakat dengan gaji berkisar Rp 3 juta sampai dengan Rp 4 juta. "Dilihat dari kelompok gaji, debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh debitur yang memiliki gaji berkisar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta sebesar 51 persen," jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Eko Djoeli Heripoerwanto, dilansir dari Antara, Jumat 19/3/2021."Kemudian debitur dengan gaji pokok di bawah Rp 2 juta hingga Rp 3 juta sebesar 36 persen, sisanya bervariariasi di bawah gaji pokok Rp 2 juta dan di atas Rp 4 juta," kata dia lagi. Di samping itu, ia juga menambahkan bahwa profil debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh pekerja di sektor swasta yaitu sebesar 72,79 persen, wiraswasta sebesar 10,47 persen, PNS dan TNI/POLRI sebesar 14,9 persen, serta lainnya atau debitur yang bekerja di sektor informal sebesar 1,83 persen. Baca juga Cari Rumah Murah Sitaan Bank BUMN? Cek di Sini Seperti diketahui untuk Tahun 2021-2024 jenis pekerjaan tersebut untuk sementara bukan menjadi prioritas penyaluran KPR periode awal, KPR Tapera akan disalurkan kepada ASN dan diharapkan dalam waktu dekat dapat memfasilitasi TNI/POLRI juga. Hal ini ada kaitannya dengan masalah kepesertaan. Sebelumnya Kementerian PUPR menargetkan bantuan subsidi perumahan pada tahun ini untuk unit hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman. Baca juga Simulasi KPR di 4 Bank BUMN, Mudah dan Akurat Bantuan pembiayaan perumahan untuk TA 2021 itu terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka SBUM, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan BP2BT, dan Tabungan Perumahan Rakyat Tapera. Kementerian PUPR terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi MBR. Hal ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56,75 persen menjadi 70 persen.Bisniscom, JAKARTA - Masyarakat yang memiliki gaji tidak lebih lebih dari Rp4 juta agar bisa ikut dalam program KPR subsidi. Namun, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk terlibat dalam program tersebut. Dilansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Selasa (19/7/2022), KPR subsidi merupakan kredit atau pembiayaan pemilikan
Diatas adalah contoh surat keterangan penghasilan kerja atau slip gaji yang bisa ditulis agar proses pengajuan KPR berjalan semulus mungkin. Anda dapat mengubah nama perusahaan, nama manajer administrasi atau departemen yang disetujui untuk menulis surat ini, nama anda, jumlah gaji, dan tanggal surat berdasarkan contoh di atas.Ketentuanbjb KPR untuk loan to value adalah sebagai berikut : 1) Untuk type bangunan lebih dari 70m2 Minimum LTV 70% Asli slip gaji terakhir/Surat Keterangan Penghasilan b) Copy Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai,SK Calon Pegawai, SK terakhir atau Asli Surat Keterangan Bekerja c) Copy rekening tabungan/ giro pribadi 3 bulan terakhir Jakarta- . Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan profil debitur penerima KPR subsidi perumahan didominasi oleh masyarakat dengan gaji berkisar Rp 3-4 juta. "Dilihat dari kelompok gaji, debitur penerima subsidi perumahan didominasi oleh debitur yang memiliki gaji berkisar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta sebesar 51%, kemudian debitur dengan gaji pokok di Adabeberapa perkara penting yang perlu anda ambil tahu sebelum mula proses bina rumah idaman anda Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan Skim Pinjaman Perumahan (SPP) untuk bukan kakitangan kerajaan dengan bantuan maksimum sebanyak RM60,000 telah diwujudkan Jadi silalah buat ketetapan untuk memilih pinjaman rumah jenis islamik terlebih dahulu No :002204320-K) No No :002204320-K) No. Syarat Kalaukasusnya begitu anda tetap akan ditolak bank untuk bisa KPR sejahtera rumah subsidi. Bahlan lebih seratus reibu saja pasti ditolak. Kalau kurang dari 1-1,5 juta dari batas pengajuan gaji pemohon KPR 4 juta, ya pasti bakal diterima, karena KPR sejahtera untuk rumah subsidi memang diperuntukan untuk menengah ke bawah. Delete .